Provinsi Riau kini Riau Geger! setelah ditemukan fakta mengejutkan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Investigasi mendalam mengungkap bahwa banyak Izin Tambang Tumpang Tindih di area yang sama, termasuk di kawasan hutan lindung dan lahan gambut yang sensitif. Kekacauan administrasi ini memicu pertanyaan krusial: Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan yang semakin parah di Riau? Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat pemerintahan.
Izin Tambang Tumpang Tindih yang ditemukan di Riau bukan hanya masalah birokrasi, tetapi juga akar utama Kerusakan Lingkungan yang terjadi. Ketika dua atau lebih perusahaan memiliki izin tambang di area yang sama, konflik kepentingan dan penjarahan sumber daya terjadi secara bersamaan, tanpa ada pihak yang benar-benar mematuhi kaidah konservasi. Situasi Riau Geger! ini adalah indikasi state failure dalam menjaga aset alam.
Laporan yang memicu Riau Geger! ini menyoroti bahwa tumpang tindih Izin Tambang seringkali terjadi karena data base perizinan yang tidak terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Pertanyaan Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan ini menjadi sangat sulit dijawab karena setiap pihak saling lempar tanggung jawab, menuding pihak lain yang mengeluarkan izin lebih dulu atau yang memiliki kewenangan lebih tinggi.
Dampak Kerusakan Lingkungan akibat Izin Tambang Tumpang Tindih ini sangat nyata di Riau, mulai dari pencemaran sungai, deforestasi, hingga hancurnya ekosistem lahan gambut. Riau Geger! menuntut transparansi total dan audit menyeluruh terhadap semua Izin Tambang yang ada di provinsi tersebut. Audit ini harus bertujuan untuk membatalkan izin yang tumpang tindih dan menindak tegas pihak-pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan yang terjadi.
Pertanyaan Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan ini mengarah pada semua tingkatan pengambil keputusan. Mulai dari pejabat yang menyetujui Izin Tambang Tumpang Tindih, hingga perusahaan yang mengeksploitasi celah hukum ini. Riau Geger! adalah panggilan untuk penegakan hukum lingkungan yang adil dan tanpa pandang bulu. Izin yang bermasalah harus segera dicabut demi menyelamatkan sisa hutan dan lahan gambut Riau.
Masyarakat Riau menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada pencabutan Izin Tumpang Tindih, tetapi juga pada upaya pemulihan Kerusakan Lingkungan yang telah terjadi. Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan ini juga harus menanggung biaya rehabilitasi yang mahal. Kegagalan dalam bertindak akan membuat Riau Geger! semakin dalam dan kerusakan lingkungan menjadi permanen.