Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi penegakan keadilan dan pemenuhan hak korban. Dalam konteks ini, Respons Koordinator Hukum menjadi vital dalam mendorong penyelesaian yang komprehensif. Koordinasi lintas sektor—mulai dari Komisi Nasional HAM, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga terkait lainnya—mutlak dilakukan untuk mengatasi kebuntuan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tanpa sinergi yang kuat, kasus-kasus ini akan terus menggantung.
Tugas Koordinator Hukum adalah memastikan adanya kesamaan pandangan dan langkah strategis antarlembaga terkait mekanisme penyelesaian. Hal ini mencakup harmonisasi interpretasi hukum, terutama mengenai yurisdiksi dan pembuktian, yang seringkali menjadi kendala. Upaya yang terkoordinasi dapat membuka jalan bagi penyelesaian melalui jalur yudisial, yaitu Pengadilan HAM ad hoc, atau melalui mekanisme non-yudisial, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Respons Koordinator Hukum juga harus berfokus pada pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pendekatan restoratif menjadi penting, di mana pengungkapan fakta secara menyeluruh dan permintaan maaf resmi dari negara dapat menjadi bagian dari penyelesaian. Mendukung program reparasi, baik material maupun non-material, adalah cerminan dari komitmen serius negara terhadap pelanggaran HAM berat yang telah terjadi.
Salah satu hambatan terbesar adalah faktor politik dan waktu yang terus berjalan. Dokumen dan saksi semakin sulit didapatkan. Di sinilah koordinator hukum perlu mengambil inisiatif proaktif untuk merumuskan kebijakan afirmatif, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika diperlukan, untuk memperkuat landasan hukum penyelesaian. Keputusan politik yang berani sangat diperlukan untuk memecahkan kebuntuan hukum yang berkepanjangan.
Keberhasilan Respons Koordinator dalam menangani kasus-kasus ini akan menjadi indikator kunci reformasi sektor hukum dan komitmen terhadap prinsip Hak Asasi Manusia. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas para koordinator hukum dalam hukum HAM internasional menjadi prasyarat penting. Dengan adanya efektivitas fungsi koordinasi, penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi korban HAM berat masa lalu dapat diwujudkan.
Penyelesaian tuntas atas pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya tentang menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga tentang memastikan non-repetition atau tidak terulang kembali. Oleh karena itu, koordinator hukum memiliki peran strategis dalam mereformasi sistem hukum dan keamanan. Mereka harus mendorong evaluasi regulasi dan praktik yang berpotensi melanggar HAM, menjamin bahwa institusi negara bekerja berdasarkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
Secara ringkas, Respons Koordinator Hukum terhadap kasus-kasus masa lalu harus multidimensional: yudisial, non-yudisial, dan reformasi struktural. Mereka harus bertindak sebagai katalisator, memastikan bahwa proses pencarian keadilan berjalan maju, bukan diam di tempat. Penguatan efektivitas fungsi koordinator hukum adalah kunci untuk menjamin Hak Asasi Manusia dan menutup bab gelap pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan bermartabat.