Demokrasi idealnya menjamin setiap warga negara memiliki suara yang sama di mata hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi representasi yang bias. Aspirasi dari kelompok bisnis besar dan korporasi cenderung lebih diakomodasi oleh pembuat kebijakan. Hal ini membuat suara rakyat kecil seakan tenggelam. Fenomena ini merusak prinsip keadilan dalam pemerintahan.
Ketika pembuat kebijakan lebih fokus pada kepentingan ekonomi, banyak undang-undang lahir yang memiliki representasi yang bias. Regulasi tentang lingkungan, tenaga kerja, dan perizinan sering kali disesuaikan untuk kemudahan investasi. Sayangnya, dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan ini kerap diabaikan, yang merugikan masyarakat luas.
Bukti representasi yang bias terlihat dari proses legislasi yang kurang transparan. RUU yang terkait dengan korporasi sering kali dibahas secara tertutup. Sementara itu, aspirasi dari serikat pekerja atau organisasi masyarakat sipil cenderung diabaikan. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pembuatan keputusan yang seharusnya inklusif.
Banyaknya sumbangan politik dari perusahaan besar menjadi pemicu utama. Para politisi yang menerima dana kampanye ini merasa terikat. Mereka cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan para donatur. Praktik ini secara langsung menciptakan representasi yang bias dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi.
Konsekuensi dari representasi yang bias ini sangat nyata. Lingkungan hidup semakin terancam karena regulasi yang lemah. Hak-hak buruh sering kali dikorbankan demi efisiensi bisnis. Kesenjangan sosial semakin melebar, karena kebijakan yang ada hanya menguntungkan sebagian kecil populasi.
Masyarakat sipil dan akademisi harus terus mengkritisi kondisi ini. Tekanan publik diperlukan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Pembuat kebijakan harus didorong untuk kembali pada mandat mereka. Yakni, untuk melayani seluruh rakyat, bukan hanya kelompok-kelompok yang kuat secara finansial.
Diperlukan reformasi sistem pendanaan politik yang lebih ketat. Dengan demikian, ketergantungan politisi pada dana korporasi dapat dikurangi. Ini akan membantu menciptakan iklim politik yang lebih adil. Sehingga, setiap aspirasi warga negara, tanpa memandang status sosial, akan didengar dengan seimbang.