Konflik kepemilikan tanah antara warga masyarakat adat dan perusahaan pengelola tanaman industri kembali memanas di berbagai wilayah pedesaan daerah. Aksi penyerobotan bidang tanah milik warga sering kali terjadi akibat tumpang tindih penerbitan sertifikat izin usaha perkebunan oleh pemerintah daerah setempat. Menelusuri akar sengketa lahan ini membeberkan hilangnya akses mata pencaharian warga desa yang lahannya dicaplok secara sepihak oleh pihak pengusaha. Penolakan warga kerap direspon dengan tindakan intimidasi oleh oknum keamanan perusahaan.

Dokumen riwayat kepemilikan tanah milik warga yang telah dikuasai secara turun-temurun sering kali diabaikan dalam proses pembebasan lahan oleh panitia penilai. Perusahaan mengklaim hak guna usaha atas tanah tersebut berdasarkan surat izin dari dinas terkait tanpa pernah melakukan musyawarah ganti rugi yang adil. Kasus sengketa lahan perkebunan ini memicu aksi unjuk rasa warga yang menuntut pengembalian hak tanah ulayat mereka secara utuh dari perusahaan. Sengketa yang berlarut-larut mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di pedesaan.

Penelusuran pers mendapati adanya dugaan pemalsuan tanda tangan persetujuan warga dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang diajukan pihak perusahaan. Proses ganti rugi lahan yang dilakukan oknum perantara ternyata tidak pernah sampai ke tangan warga pemilik tanah yang sebenarnya di desa. Mengungkap ketidakadilan sengketa lahan ini menjadi seruan penting bagi kementerian pertanahan untuk turun tangan melakukan verifikasi ulang seluruh izin HGU di wilayah tersebut. Keadilan kepemilikan tanah harus ditegakkan bagi warga.

Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian hendaknya memfasilitasi dialog musyawarah yang jujur dan adil antara pihak perusahaan dan perwakilan warga desa. Evaluasi pencabutan izin usaha perkebunan harus berani dilakukan jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam menguasai lahan. Pengembalian hak tanah kepada warga masyarakat adat merupakan langkah hukum yang adil demi memulihkan kedamaian di pedesaan. Perlindungan hak tanah warga adalah kewajiban negara.

Penyelesaian sengketa pertanahan secara berkeadilan menjadi syarat mutlak terwujudnya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di sektor pertanian daerah. Warga masyarakat desa kini semakin kritis dan berani memperjuangkan hak-hak hukum atas tanah warisan leluhur mereka melalui jalur yang sah. Dukungan dampingan hukum dari lembaga swadaya masyarakat memperkuat posisi tawar warga di hadapan kekuatan modal besar perusahaan. Kepastian hukum pertanahan menjamin Kesejahteraan Rakyat.