Penerbitan izin galian C di Riau menuai sorotan dan berpotensi merusak lingkungan secara masif karena dinilai kurang mengindahkan analisis mengenai dampak lingkungan serta sering kali tidak sejalan dengan prinsip kelestarian ekosistem hutan dan daerah aliran sungai setempat. Aktivitas penambangan pasir, kerikil, serta tanah urug yang dilakukan secara ilegal maupun legal tanpa pengawasan ketat dari instansi terkait terbukti merusak struktur tanah asli serta memicu terjadinya bencana longsor di tebing-tebing sungai. Publik dan para aktivis lingkungan hidup menaruh kecurigaan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dokumen perizinan di tingkat daerah yang terkesan diproses secara cepat demi mengejar target pendapatan daerah tanpa memikirkan kerugian jangka panjang. Maraknya penambangan di kawasan lindung juga mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna endemik yang kehilangan habitat aslinya akibat pembabatan lahan secara liar.
Penerbitan izin galian C di Riau menuai sorotan dan berpotensi merusak lingkungan juga berdampak buruk terhadap kualitas kesehatan masyarakat sekitar yang terpaksa menghirup debu pekat dari armada truk pengangkut material tambang setiap harinya. Jalan-jalan desa yang dibangun menggunakan anggaran negara menjadi cepat rusak dan berlubang karena sering dilewati oleh kendaraan dengan beban muatan yang melebihi kapasitas tonase jalan standar kelas daerah. Selain itu, bekas galian tambang yang dibiarkan menganga tanpa adanya upaya reklamasi lahan dari pihak perusahaan berubah menjadi kolam air raksasa yang sangat membahayakan keselamatan anak-anak serta menjadi sarang nyamuk penular penyakit. Konflik sosial antara pihak pengelola tambang dengan warga desa sering kali meletus akibat pencemaran sumber air bersih warga yang menjadi keruh akibat aktivitas pencucian material tambang di aliran sungai.
Pemerintah provinsi didesak untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh pemegang izin tambang aktif serta menindak tegas oknum pejabat daerah yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan dokumen izin tersebut. Penegakan hukum yang konsisten serta penutupan tambang ilegal menjadi harga mati untuk menyelamatkan lingkungan bumi lancang kuning dari kerusakan ekologis yang lebih parah.
Kesimpulannya, pembangunan sektor ekonomi daerah melalui eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan warga negara demi keuntungan jangka pendek pihak tertentu. Dengan menerapkan regulasi pertambangan yang ketat serta mewajibkan program reklamasi hijau pascatambang, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam akan selalu terjaga dengan baik.